KULONPROGO-DINKOPUKM. BimbIngan Teknis tentang Perkoperasi masih terus dibutuhkan oleh gerakan Koperasi. Karena selama ini pengelolaan Koperasi masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini terbukti masih cukup banyak Koperasi yang sudah memiliki Badan Hukum belum bisa melaksanakan kewajibannya secara baik, yang salah satunya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh Dra. Sri Harmintarti, MM, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah RI, melaksanakan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM) Bagi Koperasi Yang Beli Kabupaten Kulon Progo.

Kegiatan yang dilaksanakan mulai Selasa (8/9) s.d. Kamis (10/9) yang bertempat di RM. Nggirli Wates tersebut diikuti sebanyak 25 orang dari 11 Koperasi di Kabupaten Kulon Progo yang tidak melaksanakan RAT selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Guna meningkatkan wawasan bagi peserta Bimtek tetang perkoperasian, panitia penyelenggara dari hari pertama hingga hari yang ketiga telah menyampaikan materi yang diharapkan bisa dipahami dan selanjutnya bisa diimplementasikan dalam pengelolaan Koperasi, sehingga bisa melaksanakan RAT secara rutin setiap tahunnya.

Materi yang telah disampaikan, yaitu:

1. Praktek Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggung jawaban RAT sesuai Modul Akuntansi Koperasi.
2. Modul Akuntansi Koperasi Mengacu pada Permen KUKM No. 12 tahun 2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
3. Kebijakan Pemerintah tentang Perkoperasian dan Good Person, Good System.
4. Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permen KUKM RI No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
5. Simulasi Pelaksanaan RAT mengacu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Permen KUKM RI No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Selain materi-materi tersebut, peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya Membangun Kerjasama dan Dinamika Kelompok. Juga dismapikan bagaimanakah komitmen Koperasi setelah mengikuti Bimtek, serta disampaikan Rencana Aksi dari Pendamping yang akan dilaksanakan oleh Petugas Pendamping Koperasi.

Antusia dari peserta begitu terasa dengan banyaknya pertanyaan pada setiap pemaparan materi oleh narasumber. Hal ini tentunya memberikan harapan besar bagi Pengurus Koperasi untuk membangkitkan kembali Koperasi yang dikelola untuk berkembang lebih baik lagi, serta bisa melaksanakan RAT. Karena tetap dan harus terus dipahami oleh gerakan Koperasi bahwa RAT merupakan kewajiban yang mutlak untuk dilaksanakan.

Hanya melalui RAT inilah pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas bisa disampaikan dan mendapatkan respon secara langsung oleh Anggota. Anggota memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan Koperasinya oleh Pengurus, dan bagaimanakah Pengawas dalam pengawasannya pengelolaan Koperasinya. Anggota harus diberikan keterangan dengan transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan Koperasi melalui RAT, karena Anggotalah yang memiliki Koperasi.

Selain daripada itu melalui Bimtek tersebut, gerakan Koperasi bisa mengetahui secara jelas aturan yang baru mengenai tata cara pelaksanaan RAT sesuai dengan Permen KUKM RI No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Bahwa sesuai dengan Pasal 82, Ayat 5 yang menyatakan bahwa “Rapat Anggota Koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota yang bukan berasal dari unsur Pengurus dan Pengawas, untuk memimpin jalannya Rapat Anggota”.

Dengan pemahaman tersebut diharapkan gerakan Koperasi bisa melaksanakan RAT yang dipimpin oleh seorang anggota dan didampingi seorang sekretaris yang ditunjuk dalam Rapat Anggota, dan bukan lagi dpimpin oleh Pengurus lagi. Karena Pengurus dan Pengawas memiliki tugas menyampaikan pertanggung jawabannya kepada Anggota. Hal tersebut kalau sudah bisa dilakukan, akhirnya menjadi hal yang mudah dilakukan oleh semua gerakan Koperasi.

Bimtek ditutup oleh Kabid Kelembagaan dan Pengawasan (Drs. Junihardi Tri Sarjono) mewakili Kepala Dinas (Drs. Sri Harmintarti, MM).

Dengan dilaksanakannya Bimtek ini diharapkan Koperasi yang tidak melaksanakan RAT selama 2 (dua) tahun berturut-turut bisa segera melaksanakan. Sehingga aturan tentang perkoperasian benar-benar bisa dilaksanakan secara baik dan tertib, dengan harapan gerakan Koperasi mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya.